WAKAPOLRI TEGASKAN SAAT INI VENDOR TAK DAPAT LAGI ATUR POLRI DALAM PEMBELIAN PERALATAN
0 Komentar 1931 pembaca

WAKAPOLRI TEGASKAN SAAT INI VENDOR TAK DAPAT LAGI ATUR POLRI DALAM PEMBELIAN PERALATAN

Parlemen

Jakarta, MajalahPerwira - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Wakapolri dan Kejaksaan Agung, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dan dimulai sekira pukul 10.15 WIB.

Membuka rapat, Herman Herry menjelaskan agenda rapat pada hari ini.

"Rapat pada hari ini mengagendakan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2021," kata Herman.

Pada raker hari ini, Kapolri sedianya hadir namun diwakilkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono karena Kapolri Jenderal Idham Azis menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Begitu pula dengan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung yang diwakilkan pejabat tinggi masing-masing kementerian/lembaga.

Pada raker tersebut, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, pengadaan barang dan perlengkapan Polri pada saat ini sudah tidak lagi diatur oleh para vendor, namun Polri sendirilah yang menentukan perlengkapan apa saja yang diperlukan pada saat ini.

"Tentu semuanya menyesuaikan dengan perkembangan dan ancaman gangguan keamanan yang kita hadapi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan Polri bukan kebutuhan vendor. Pihak kepolisian tidak akan bisa dipaksa untuk menerima barang-barang dari para vendor pengusaha," kata Gatot.

Gatot mengungkapkan, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat blue print dan road map.

"Nah rencana kami 5 tahun ini selesai dan akan kita buat road map untuk 25 tahun ke depan, termasuk berapa kebutuhan minimal Polri untuk Polda, Polres, dan Mabes Polri," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Gatot pun mengaku, pihaknya juga akan melakukan rapat yang kedua pada bulan Agustus 2020 nanti, pada bulan Oktober 2020 direncanakan sudah tersusun beberapa langkah untuk mengantisipasi masalah vendor tersebut.

"Kemudian, Polri juga sudah membuat Peraturan Kapolri untuk membentuk Komisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang diketuai oleh Wakapolri dan diwakili oleh Irwasum, kemudian anggotanya Aslog, Asrena, dan Kadiv TI," ucap mantan Asrena Kapolri itu.

Gatot menjelaskan, hal itu bertujuan untuk mengubah hal-hal yang tidak efisien menjadi lebih baik.

"Sekarang sudah tidak semaunya saja, karena untuk tahun depan kalau tidak ada rekomendasi dari Komisi TIK tidak diadakan pembelian barang, artinya Komisi TIK harus melakukan verifikasi ke lapangan," pungkas alumni Akpol 1988 tersebut. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top