DPD RI NILAI PILKADA DESEMBER 2020 SEBAGAI PEMERKOSAAN POLITIK
0 Komentar 1453 pembaca
Anggota DPD RI Intsiawati Ayus

DPD RI NILAI PILKADA DESEMBER 2020 SEBAGAI PEMERKOSAAN POLITIK

Parlemen

Jakarta, MajalahPerwira - Anggota DPD RI Intsiawati Ayus menilai, rencana penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 sebagai pemerkosaan politik.

Pasalnya, jika tetap dilakukan maka gelaran hajat demokrasi itu berlangsung ditengah situasi yang tidak menentu dan belum kondusif akibat wabah Covid-19.

"Rencana Pilkada serentak 2020 ini seperti pemerkosaan politik. Mengapa? Karena ini sebuah keputusan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dengan matang atas situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan saat wabah Covid-19 masih belum bisa dikendalikan," kata wakil daerah yang akrab disapa Iin tersebut.

Iin mengingatkan, saat Pilkada serentak berlangsung dalam situasi normal saja masih terjadi berbagai persoalan, baik berupa ketegangan sosial akibat persaingan masa antar kandidat, potensi money politik, kecurangan penyelenggaraan pemungutan suara, perusakan alat peraga kampanye dan lain sebagainya.

"Bahkan juga pernah terjadi kecurangan yang mengakibatkan dilakukan pengulangan pemungutan suara," ujarnya.

"Nah, lanjut Iin, apalagi dalam kondisi dan situasi lapangan seperti saat ini yang penuh ketidakpastian akibat wabah Covid-19.

"Siapa yang bisa menjamin proses kampanye dengan berkerumunnya masa tidak terjadi penularan Covid-19? Apakah ada jaminan proses pengawasan saat pemungutan suara sejak dari TPS hingga KPUD bisa dilakukan secara normal?," tuturnya.

Iin juga menyoroti, aspek tambahan kebutuhan pendanaan yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 535 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020.

"Permintaan tambahan dana ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, saat ini rakyat masih berebut bantuan langsung tunai yang diberikan secara terbatas bagi yang terdampak wabah Covid-19.

Menurut Iin, tidak ada kondisi darurat yang mengkhawatirkan di daerah jika Pilkada serentak ditunda hingga kondisi normal.

"Bagi daerah yang Kepala Daerah habis masa kepemimpinannya maka sudah ada ketentuan yang memungkinkan Kementerian Dalam Negeri menunjuk Plt dari unsur ASN yang memiliki kemampuan dan kepangkatan yang sesuai. Sehingga, selain tidak ada kekosongan kepemimpinan juga roda pemerintahan daerah tetap berjalan," pungkas senator asal Riau ini. MP-DNL

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top