DPR RI NILAI JOKOWI BLUNDER NAIKKAN KEMBALI IURAN BPJS
0 Komentar 1655 pembaca
anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

DPR RI NILAI JOKOWI BLUNDER NAIKKAN KEMBALI IURAN BPJS

Sosial & Budaya

Jakarta, MajalahPerwira - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan tersebut ibarat mimpi disiang bolong dan benar-benar bagai pukulan telak bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, di saat masyarakat sedang susah dan kesulitan ekonomi akibat melemahnya ekonomi dan makin diperparah lagi dengan pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat mengikuti himbauan pemerintah untuk dirumah saja dan membatasi gerak dan jarak sehingga masyarat dipaksa tidak dapat membuka usaha dan aktifitas lainnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, menyatakan, sekonyong- konyong pemerintah melakukan blunder dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Bisa sempoyonganlah rakyat jadinya," kata Guspardi kepada para awak media melalui keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Guspardi mengatakan, dampak dari situasi dan kondisi pandemi Covid-19 pemerintah seharusnya memikirkan dan mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat yg makin terpuruk dan susah ini bukan malah menambah beban dengan mengeluarkan kebijakan dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya meminta pemerintah harus arif dan bijaksana, kreatif dan inovatif dalam menyikapi persolan BPJS Kesehatan yang banyak masalah dan dinamikanya. Baik dalam mengatasi defisit anggaran begitu juga persoalan manajemen," ujar anggota Baleg DPR RI ini.

Jadi, tutur Guspardi, solusi dari persoalan ini jangan hanya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang berdampak membebani kehidupan masyarakat yang akan membuat mereka bertambah susah dan terancam miskin.

"Tetapi lakukan restrukturisasi dan pembenahan manajemen secara komprehensif dan terukur sehingga pengelolaan BPJS Kesehatan berjalan secara profesional dan proporsional dengan dilandasi efesiensi dan efektivitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," tukas politisi PAN tersebut.

Terlebih, lanjut Guspardi, Mahkamah Agung (MA) dalam konsiderannya juga menjelaskan tentang persoalan ini.

"Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan ini karena MA telah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sekaligus membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tetang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Guspardi, dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan di dalamnya diatur tetang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah terkesan tidak mengindahkan putusan MA.

"Karena putusan tersebut subtansinya adalah membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS," terang legislator asal Dapil Sumbar 2 tersebut.

Lebih lanjut, mantan pimpinan DPRD Sumbar itu berpendapat, langkah Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan tetap tidak dapat dibenarkan, karena kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit di BPJS Kesehatan, dan juga bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara menghadapi pandemi Covid -19.

"Untuk itu kami minta kepada presiden untuk dapat membatalkan atau mencabut Perpres No 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut titik," pungkasnya. MP-RON

 

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top