KPK MINTA PEMERINTAH TINJAU KEMBALI KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN
0 Komentar 2969 pembaca
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Nurul Ghufron

KPK MINTA PEMERINTAH TINJAU KEMBALI KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

Nasional

Jakarta, MajalahPerwira - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Nurul Ghufron kepada para awak media, Sabtu (16/5/2020).

Ghufron berpendapat, solusi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi KPK, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan.

"Bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU No 40 tahun 2004 bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak," katanya.

Sehingga, lanjut Ghufron, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.

"Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," ujarnya.

Ghufron menjelaskan, sebetulnya akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.

"Sebaliknya KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," jelas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ini.

Rekomendasi KPK

Ghufron mengaku, KPK mendukung penuh tercapainya program pemerintah dalam menyelenggarakan universal health coverage, dengan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang fasilitas kesehatan yang baik tanpa mengalami kesulitan finansial.

"Beberapa alternatif solusi yang kami sampaikan merupakan serangkaian kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang kami yakini jika dilakukan dapat menekan beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga tidak mengalami defisit, yaitu:
a. Pemerintah c.q Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).
b. Melakukan penertiban kelas Rumah Sakit.
c. Mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.
d. Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.
e. Mengakselerasi implementasi kebijakn coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta
f. Terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik," urainya.

Ghufron mengatakan, KPK memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian.

"Sehingga, kami berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan," sambung pimpinan KPK termuda periode 2019 - 2024 itu.

Ghufron pun meyakini, apabila rekomendasi KPK sepenuhnya dijalankan oleh BPJS Kesehatan maka defisit keuangan yang selalu dialami oleg instansi tersebut dapat ditangani.

"KPK berkeyakinan jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan," pungkas satu-satunya pimpinan KPK saat ini yang berlatar belakang akademisi tersebut. MP-RON

 

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top