TUNDA PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER SECARA KESELURUHAN
0 Komentar 2077 pembaca

TUNDA PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER SECARA KESELURUHAN

Ketenagakerjaan

Jakarta, MajalahPerwira - Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Ali Taher menyatakan, fraksinya setuju apabila pembahasan RUU Omnibus Law ini ditunda sepenuhnya.

Hal tersebut disampaikan Ali di hadapan para anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker pada saat RDPU Baleg DPR RI dengan beberapa akademisi terkait pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/4/2020).

Ali sendiri mengaku, dirinya mengusulka. Penundaan tersebut seusai dirinya bertemu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan.

"PAN berdasarkan pesan Ketum menunda pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini sejalan dengan saran bahkan kemauan dari pemerintah dalam hal ini Presiden RI. Saya kira itu pandangan dari partai," katanya.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, dari segi substansi memang pembahasan RUU ini perlu penundaan.

"Ini karena mempertimbangkan banyak hal, pertama ada 15 bab, 174 pasal, dan 1028 halaman serta sebelas klaster dengan menggabungkan atau menyederhanakan 79 UU yang kita lakukan," jelasnya.

Oleh karena itu, ujar Ali, menurut F-PAN DPR RI penundaan itu sangat penting untuk lebih mematangkan dan lebih mendalami substansi.

"Sehingga ketika terjadi penyusunan UU menjadi UU, maka hukum positif dapat berlaku secara utuh, secara baik, dan secara menyeluruh tentang penguatan ekonomi nasional kita," tegasnya.

Usulan Perubahan Nama RUU

Namun demikian, lanjut Ali, ada beberapa substansi yang perlu diusulkan oleh partainya.

"Yang pertama usulan mengenai judul. Ini memang perlu ada perbaikan, supaya tidak ada kesan ini pembelaan kepada pemilik modal yang lebih dominan ketimbang persoalan kepentingan nasional kita," tutur Ketua DPP PAN periode 2015-2020 tersebut.

Ali menyarankan, di samping yang sudah diusulkan beberapa pihak termasuk Rancangan UU Kemudahan Usaha dan Berinvestasi, ada baiknya juga F-PAN mengusulan Rancangan UU tentang Penguatan Ekonomi Nasional.

"Mengapa RUU Penguatan Ekonomi Nasional? Karena memang terjadi degradasi di dalam penurunan pertumbuhan ekonomi nasional kita beberapa tahun terakhir ini apalagi dalam keadaan Covid-19 ini," ungkapnya.

Oleh sebab itu, tambah Ali, dari sisi penguatan ekonomi dengan melakukan penguatan pula dalam sektor ekonomi terutama UMKM dan sebagainya sebagai soko guru ekonomi Indonesia.

"Berikutnya adalah apa yang menjadi pembahasan ini dapat bisa secara menyeluruh, komprehensif, dan di latar belakang pembahasan yang mendalam, maka menunggu pada posisi kondisi yang normal karena kalau dilakukan secara virtual ini ditakutkan tidak akan maksimal pembahasan substansi tadi pasal demi pasal dan sebagainya," pungkas legislator asal Dapil Banten 3 tersebut. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top