PKS TOLAK AMBANG BATAS PARLEMEN DARI 4 PERSEN JADI 7 PERSEN
0 Komentar 10215 pembaca

PKS TOLAK AMBANG BATAS PARLEMEN DARI 4 PERSEN JADI 7 PERSEN

Politik

Jakarta, MajalahPerwira - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tidak setuju dengan usulan Partai Golkar dan Partai NasDem menaikkan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dari 4 persen menjadi 7 persen pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Hidayat kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/3/2020).

Politisi PKS tersebut beranggapan, angka 7 persen untuk Parliamentary Threshold cukup tinggi sehingga membuat keterwakilan rakyat menjadi sangat terbatas.

"Ya kami memahami setiap partai punya hak untuk mengusulkan dan pada akhir nanti akan dibahas di DPR, tetapi PKS punya opsi yang lain. Kami setuju untuk dinaikkan tetapi kalau tujuh persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili," katanya.

Menurut Hidayat, apabila banyak rakyat yang tak terwakili maka nama Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi tepat untuk disematkan kepada lembaga DPR RI.

"Kalau rakyat tidak terwakili, nama DPR Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tidak tepat. Mengapa tidak terwakili karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai jangankan 7 persen, 6 persen saja masih sulit," ujarnya.

Hidayat menyatakan, pada Pemilu 2019 lalu hanya ada 3 partai yang perolehan suaranya di atas 7 persen, sedangkan partai lainnya di bawah angka tersebut, artinya sangat berat bagi partai-partai di luar 3 partai tersebut untuk bersaing.

"Kalau melihat fakta Pemilu 2019 yang mencapai 7 persen itu kan hanya tiga partai, selebihnya dibawah tujuh persen, jadi menurut saya tiga dan empat partai itu belum mewakili realita tentang pengelompokan politik di masyarakat," ungkapnya.

Ketua MPR RI periode 2004-2009 tersebut mengusulkan, sebaiknya kenaikan PT berkisar di angka 5 persen.

"Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, beragam suku, beragam budaya, beragam afiliasi politik, beragam ormas. Kalau pun naik saya setuju naik, tapi saya kira angka 5 persen itu sudah sangat rasional," usulnya.

Hidayat menjelaskan, apabila PT berada di angka 5 persen maka akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas di parlemen, dengan demikian konsolidasi demokrasi dapat tercapai.

"Kalau lima persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengkonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai," urainya.

Mengenai Presidential Threshold sendiri, Hidayat mengaku, partainya ingin ada pengurangan dari angka 20 persen seperti yang berlaku pada Pemilu 2019 lalu karena dikhawatirkan akan kembali terjadinya polarisasi dalam masyarakat.

"Presidensial Threshold 20 persen ya kan. Saya tidak setuju, kembali PKS mengatakan tidak setuju untuk 20 persen karena kalau 20 persen ini diberlakukan lagi maka kekhwatiran rakyat dan publik termasuk NU kemarin karena terjadi pembelahan akibat Pilpres," tegasnya.

Sebaliknya, anggota DPR RI asal Dapil Jakarta 2 tersebut menyarankan, agar Presidential Threshold diturunkan ke angka 15 persen seperti tahun 2004-2009.

"Saya mengusulkan untuk kembali kepada pola 2004 ada Presidensial Threshold 15 persen yang memungkinkan tetap terjadi pencalonan presiden yang mengakomodasi realita politik yang ada di Indonesia tetapi tidak membelah rakyat," terangnya.

Hidayat menuturkan, angka 15 persen merupakan angka yang masih masuk akal, sama seperti angka 5 persen untuk Parliamentary Threshold.

"Jadi 15 persen masih masuk akal, untuk Presidensial Threshold ya kalau mau liberal sedikit ya dikembalikan ukurannya sama dengan Parliamentary Threshold bisa 5 persen kan. Dengan demikian presiden punya dukungan minimal di parlemen, dan itu sudah bisa jadi modal dia untuk mengelola negara," tukasnya.

Hidayat menerangkan, sebaiknya jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lebih dari 2 pasang calon.

"Ya lebih baik, dan itu yang lebih mewadahi tentang aspirasi dan realita politik dan terutama tidak lagi mengulangi pembelahan politik seperti tahun 2019 ketika diberlakukannya Presidential Threshold 20 persen," tutur mantan Presiden PKS tersebut.

Tamparan Keras Pemerintah

Terkait Putusan MA yang menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Hidayat menilai, hal tersebut merupakan kritik bagi pemerintah saat ini.

"Ya ini sebuah kritik keras bagi pemerintah, karena kan kalau itu urusannya di MA, itu bukan UU tetapi Peraturan Presiden sebab MA memang tidak mengurus UU, tetapi ke MK Judicial Review baru tentang UU," ucapnya.

Hidayat mengatakan, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya mendengarkan usulan yang disampaikan para anggota Komisi IX DPR RI pada setiap Rapat Kerja (Raker) untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi ini kritik bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenkes melaksanakan kesepakatan dengan Komisi IX, kan sudah sering rapat dengan DPR, Kemenkes sepakat untuk tidak menaikan iuran BPJS kelas 3, tetapi lagi-lagi dinaikan," sebutnya.

Hidayat berpendapat, dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan berarti pemerintah tidak menghormati DPR RI yang selalu menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Pak Ansori Siregar, Wakil Ketua Komisi IX dari PKS sudah berkali-kali menegaskan, mengingatkan, dan bahkan mengatakan kesepakatan pemerintah dan DPR tentang tidak naiknya BPJS kelas 3 itu. Ketika pemerintah tidak melaksanakan kesepakatan itu, sama saja dalam tanda kutip tidak menghormati institusi DPR," jelasnya.

Menurut Hidayat, Putusan MA tersebut membuktikan kalau MA mengabulkan keinginan rakyat yang merupakan kesepakatan DPR RI dengan pemerintah.

"MA mengabulkan keinginan rakyat. Keinginan rakyat itu adalah kesepakatan Kemenkes dengan DPR. Ini juga merupakan harapan PKS. PKS berkali-kali dengan sangat keras, menolak kenaikan BPJS kelas 3 itu," tandasnya.

Hidayat juga menghimbau, agar pemerintah segera melaksanakan Putusan MA tersebut karena Indonesia merupakan negara hukum.

"Tepat MA sudah memutuskan dan sesuai dengan keputusan di Komisi IX yang diperjuangkan oleh PKS juga, dan pemerintah tinggal melaksanakan. Begitulah negara hukum," pungkasnya. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top