KSPSI APRESIASI KEPUTUSAN MA BATALKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN
0 Komentar 2086 pembaca

KSPSI APRESIASI KEPUTUSAN MA BATALKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

Nasional

Jakarta, MajalahPerwira - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberi apresiasi dibatalkannya kenaikan BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung per 1 Januari 2020. Maka secara otomatis Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 Pasal 34 tentang kenaikan iuran BPJS secara otomatis gugur.

“Keputusan MA ini merupakan kado yang menggembirakan bagi para pekerja dan buruh ditengah menghadapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang cenderung merugikan para pekerja dan buruh,” tegas Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP KSPSI, HM. Jusuf Rizal menanggapi pertanyaan media terkait keputusan MA di Jakarta.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2019, pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Pasal 34 telah mengambil kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen. Berbagai upaya Serikat Pekerja menolak kenaikan itu, khususnya di Kelas III tidak membuahkan hasil. Hasil hearing dengar pendapat dengan DPR RI pun tak digubris pemerintah.

Meski banyak ditentang hingga demo, pemerintah tetap buta dan tuli. Hasilnya Pemerintah tetap menaikkan Iuran BPJS Kesehatan terhitung, 1 Januari 2020. Iuran BPJS Kelas I yang semula Rp.80 ribu naik menjadi Rp.160 ribu. Kelas II, iuran yang semula Rp. 51 ribu naik menjadi Rp. 110 ribu dan Kelas III yang semula Rp.25 ribu naik menjadi Rp. 42 ribu.

Kini dengan hasil Keputusan MA berdasarkan hak-hak rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, maka Iuran BPJS sejak 1 Januari 2020 tetap dengan iuran lama. Kelas I (Rp.80 ribu), Kelas II (Rp.51 ribu) dan Kelas III (Rp.25 ribu)

“Melalui Keputusan MA tersebut, para pekerja dan buruh tentu berbahagia dan berterima kasih kepada MA. Ternyata masih ada lembaga di negeri ini yang memiliki hati nurani dan memahami kesulitan masyarakat. Kami bangga kepada MA,” tegas pria yang juga aktivis LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Terus apa makna keputusan MA yang bertentangan dengan Perpres, Jokowi itu? Kata pria berdarah Madura-Batak itu, keputusan MA itu menujukkan bahwa MA kini telah berubah dan tidak mau tunduk kepada kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dan bagi Jokowi, sebagai Presiden jika kebijakannya membuat rakyat menderita akan muncul perlawanan termasuk dari dalam.

Untuk itu Jusuf Rizal yang ikut menjadi Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu, menyebutkan dalam kasus RUU Omnibus Law Cipta Kerja, hendaknya pemerintah tidak boleh buta dan tuli. Jokowi harus mendengarkan suara pekerja dan buruh, jangan hanya kepentingan para investor. MP-TIM

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top