FOR PAPUA MPR RI KECEWA DENGAN MABES POLRI DAN KEJAKGUNG
0 Komentar 1962 pembaca

FOR PAPUA MPR RI KECEWA DENGAN MABES POLRI DAN KEJAKGUNG

Politik

Jakarta, MajalahPerwira - Forum Komunikasi dan Informasi Papua (For Papua) MPR RI kecewa dengan sikap Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang tidak mengirimkan pejabat yang berkompeten dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai permasalahan Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua For Papua MPR RI Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/1/2020).

"Ketua MPR sangat tersinggung, karena persoalan Papua ini adalah persoalan yang serius kok kenapa institusi Kejakgung dan Mabes Polri tidak mengindahkan surat undangan MPR," kata Yorrys.

Yorrys menerangkan, dari pihak Mabes Polri hanya diwakili oleh Dirtipidum dan dari Kejakgung yang datang hanya Staf Ahli Kejakgung.

"Dari Mabes Polri hanya diwakili oleh Dirtipidum, padahal kami menginginkan Kabareskrim yang hadir karena penanganan kasus-kasus di Papua adalah tanggung jawabnya. Sementara dari Kejakgung hanya Staf Ahli Kejakgung, seharusnya Jampidum yang hadir," jelas Yorrys.

Padahal, kata Yorrys, For Papua MPR RI merupakan forum resmi dari MPR RI untuk menyelesaikan kasus-kasus di Papua, sehingga seharusnya apabila diundang oleh pihaknya, sudah wajib pejabat-pejabat terkait dari Mabes Polri dan Kejakgung hadir.

"Seperti apa yang disampaikan dalam agenda hari ini MPR telah melayangkan surat kepada kepolisian dan kejaksaan untuk rapat pimpinan. Artinya forum yang dibentuk MPR ini adalah institusi formal sebagai alat kelengkapan MPR dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus di Papua," tutur Ketua Komite II DPD RI ini.

Yorrys pun menerangkan, RDP perdana dengan Kejakgung dan Mabes Polri ini sebenarnya akan membahas penanganan kasus-kasus di Papua dan Papua Barat dalam 1 tahun terakhir.

"Nah mengapa kita katakan pada hari ini adalah rapat perdana dengan kepolisian dan kejaksaan. Satu tahun terakhir ini ada kasus yang sangat menyita perhatian baik oleh pemerintah maupun dunia internasional, yaitu kasus Nduga, kemudian ada pembunuhan berkelanjutan, terakhir 10 Desember 2019 ada pembunuhan supir bupati," urai politisi Partai Golkar tersebut.

Namun, menurut Yorrys, kasus yang menjadi perhatian serius For Papua MPR RI adalah kasus Mispo Gwijangge.

"Dari semua kasus-kasus di atas yang menjadi pusat perhatian kita adalah kasus Mispo Gwijangge, seorang anak yang dijatuhi hukuman mati karena ia dianggap sebagai pelaku tunggal yang membunuh 17 karyawan Istaka Karya pada 2 Desember 2018," jelas Yorrys.

Jangan Seperti Natuna

Sementara itu, Wakil For Papua MPR RI Komaruddin Watubun mengingatkan, jangan sampai penanganan kasus Papua ini menjadi serupa dengan penanganan kasus di Perairan Natuna.

"Natuna itu kan dianggap sepele, sekarang bingung kiri kanan. Kalau dari awal perencanaan baik sebagai sebuah bangsa kan tidak akan seperti itu. Sebentar kirim kapal perang, sebentar lagi kirim pesawat tempur," tandasnya.

Oleh sebab itu, Komaruddin menyarankan, Pemerintah RI jangan sampai kembali salah dalam penanganan Papua, karena apabila terus menerus diulangi maka bukan tidak mungkin jumlah negara yang bersimpati terhadap kemerdekaan Papua akan bertambah.

"Kalau dibiarkan terus bisa membahayakan. Dulu negara-negara seperti Pasifik itu kan tidak dukung Papua merdeka. Sekarang mereka mendukung resmi kemerdekaan Papua. Negara-negara Afrika dan kulit hitam juga dukung. Sekarang total ada 79 negara bersimpati untuk Papua merdeka. Itu jangan dilihat sepele," imbuh anggota Komisi II DPR RI itu.

Menurut politisi PDIP tersebut, sejak integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI, baru saat ini persoalan Papua resmi masuk agenda PBB, oleh karenanya Bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran kolektif dalam mencari solusi terhadap persoalan Papua ini.

"Selama Papua masuk wilayah RI ini pertama kalinya Papua resmi masuk agenda PBB. Meski belum dibahas, dan ditolak. Tapi perkembangannya bukan menurun. Kita kasih otsus segala macam tapi tidak selesaikan soal. Masalah makin melambung. Harus ada kesadaran kolektif sebagai bangsa," saran Komaruddin.

Komaruddin berpendapat, dari dulu penanganan Papua tidak pernah komprehensif dan memilik jalan keluar.

"Dari zaman Pak Harto dulu, atau pejabat-pejabat dari Jakarta turun ke Papua ke satu tempat lalu pertemuan satu-dua dan klaim sudah bertemu semua warga Papua," ucapnya.

Komaruddin pun menambahkan, seandainya tidak ditangani serius, maka persoalan Papua akan semakin melambung dan bahkan dibahas di agenda internasional.

"Kalau kemudian sekarang masalah Papua semakin lama semakin melambung bahkan dibahas di agenda internasional karena tidak serius penanganannya," pungkasnya. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top