SOLUSI PADA PEMBENGKAKAN ANGGARAN BPJS KESEHATAN
0 Komentar 1413 pembaca

SOLUSI PADA PEMBENGKAKAN ANGGARAN BPJS KESEHATAN

Opini

Malang, MajalahPerwira - Akhir-akhir ini publik ramai dengan isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Aturan mengenai BPJS tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Enam tahun UU BPJS berlaku namun eksistensi BPJS Kesehatan kini justru dipandang mengkhawatirkan bagi seluruh kalangan.

Empat bulan jelang tutup tahun, BPJS mengalami pembengkakan atau kekurangan anggaran sekitar Rp. 9 triliun. Kekurangan anggaran ini di khawatirkan BPJS gagal membayar klaim rumah sakit yang nantinya juga kemungkinan berakibat pada kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan isu untuk menutup kemungkinan kekurangan pada anggaran BPJS Kesehatan menaikkan iuran pada semua golongan. Namun, apabila solusi ini akan tetap dijalankan tentunya harus dikaji dan dipertimbangkan lebih tepat lagi.

BPJS Kesehatan dilindungi oleh Pasal 4 UU BPJS mengenai BPJS tidak dapat diipailitkan (Pasal 47). pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan hak dasar yang harus di fasilitasi oleh negara semaksimal mungkin sehingga sudah seharusnya BPJS Kesehatan menjadi badan penyelenggara jaminan sosial mendapat perhatian dari kementerian keuangan untuk membantu penyehatan keuangan pada BPJS Kesehatan. 

Dengan begitu BPJS Kesehatan dapat mengatur kembali fungsinya sebagai governing function pada bidang pelayanan umum dengan menekankan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan kepentingan peserta BPJS Kesehatan.

Afrida Putri Maulidiyah

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top