RAY RANGKUTI: PENYIDIK DAN KOMISIONER KPK HARUS DILAPORKAN KE DEWAS KPK
0 Komentar 1445 pembaca

RAY RANGKUTI: PENYIDIK DAN KOMISIONER KPK HARUS DILAPORKAN KE DEWAS KPK

Hukum & Kriminal

Jakarta, MajalahPerwira - Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai, respon PDIP atas rencana KPK untuk melakukan penyegelan di kantor PDIP sebagai tindakan framing (Hasto Kristiyanto) dan ilegal (Masinton Pasaribu) seharusnya harus dibuktikan.

Hal tersebut ditegaskan Ray melalui Siaran Pers, Selasa (14/1/2020).

Ray menyatakan, jika hanya sebatas pernyataan semata maka hal tersebut tidak akan dapat membangun KPK seperti yang diinginkan PDIP.

"Sebab, jika hal ini hanya sebatas pernyataan biasa, tentu tidak akan dapat membangun KPK yang kuat, konstitusional dan adil," katanya.

Menurut Ray, membangun KPK yang kuat, konstitusional, dan adil adalah dasar PDIP mendorong dan menyetujui revisi UU KPK.

"Tiga tujuan yang justru dijadikan dasar oleh PDIP untuk mendorong dan menyetujui revisi UU KPK," ungkapnya.

Ray menyarankan, agar Hasto dan Masinton segera melaporkan penyidik atau komisioner KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral bagi saudara Hasto K ataupun Masinton Pasaribu agar segera melaporkan penyidik atau komisioner KPK ke Dewas KPK," imbuhnya.

Ray menegaskan, laporan tersebut berdasarkan dugaan tindakan framing buruk terhadap individu dan parpol.

"Laporan itu berdasarkan adanya dugaan tindakan melakukan framing buruk terhadap individu ataupun parpol apalagi langkah framing itu misalnya dilakukan dengan tindakan ilegal," ujarnya.

Ray juga menyarankan, agar PDIP sebagai parpol besar dan terkemuka agar dapat menjaga KPK tetap bertindak sesuai aturan yang berlaku.

"Tetap menjaga agar KPK bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih-lebih aturan itu telah direvisi dengan sudah payah dan penuh dengan keriuhan," tuturnya.

Ray menandaskan, sebagai salah satu fraksi yang menginginkan dan menuntut revisi UU KPK dengan salah satu klausulnya yakni membentuk Dewas, maka sudah sepantasnya PDIP memastikan seluruh proses dipatuhi KPK.

"Mengingat PDIP adalah salah satu fraksi DPR yang paling terkemuka dalam hal menuntut revisi UU KPK dengan salah satunya membentuk Dewas di mana salah satu kewenangannya adalah memberi izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Tentu saja, kewajiban moral PDIP jugalah yang memastikan seluruh proses itu dipatuhi KPK dan juga memastikan bahwa dewan pengawas dapat berfungsi dengan semestinya," jelasnya.

Menurut Ray, sangat mengherankan apabila PDIP sebagai parpol pengusung revisi UU KPK, namun tidak menggunakan mekanisme yang dibuat oleh PDIP sendiri.

"Tentu saja terlihat mengherankan jika revisi UU KPK telah dilakukan, komisioner baru KPK telah ditetapkan, Dewas telah dibentuk di mana seluruh peristiwa ini bukan saja melibatkan PDIP tapi bahkan menjadikan PDIP sebagai motornya, tapi saat yang sama, PDIP tidak mempergunakan mekanisme yang dibuat oleh mereka sendiri," tukasnya.

Oleh sebab itu, Ray berharap, PDIP segera meninggalkan jalur opini untuk membuktikan dugaan framing atau tindakan ilegal yang dilakukan KPK dengan sesegera mungkin melaporkab penyidik dan komisioner KPK ke Dewas KPK

"PDIP masih mempergunakan jalur opini untuk membuktikan dugaan adanya framing atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh KPK. Maka dengan ini, kita mendesak agar Masinton atau saudara Hasto K untuk sesegera mungkin melaporkan penyidik KPK atau komisionernya ke Dewas," pungkasnya. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top