WILAYAH PERAIRAN NATUNA HARUS DIJAGA KETAT
0 Komentar 1192 pembaca

WILAYAH PERAIRAN NATUNA HARUS DIJAGA KETAT

Nasional

Jakarta, MajalahPerwira- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashyari menilai, kehadiran kembali Kapal-Kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) Tiongkok beserta puluhan kapal nelayan di Perairan Natuna sebagai hal yang tidak dapat ditolerir.

Hal tersebut ditegaskan Abdul Kharis kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020).

Menurut Abdul Kharis, wilayah Natuna yang merupakan bagian dari wilayah RI harus dijaga secara ketat dan terus menerus.

"Jadi gini, pada prinsipnya, perairan kita yang wajib menjaga adalah kita. Kalau ada yang melintas kita usir. Jadi yang di laut memang seperti itu. Setiap saat kita tidak bisa menjaga, mereka akan masuk. Oleh karenanya, kita jaga terus," katanya.

Abdul Kharis mengatakan, apabila dijaga secara terus menerus, kapal-kapal Tiongkok tersebut tidak akan berani memasuki wilayah perairan Natuna.

"Kalau kita jaga, mereka pasti tidak akan masuk. Oleh karenanya, yang penting dilakukan sekarang adalah patroli setiap saat di perbatasan itu. Kan hanya dengan itu kita bisa mencegah mereka masuk ke perairan Natuna," jelasnya.

Abdul Kharis mengatakan, Tiongkok terus mencoba mencuri ikan di perairan RI selama Indonesia lengah menjaga wilayah perairannya.

"Namanya maling, mau mencuri ikan kan melihat yang punya lengah atau tidak. Selama ini sesungguhnya banyak ilegal fishing masuk ke perairan kita. Kalau tidak dijaga ya mereka akan mencuri terus," ujarnya.

Kepada Bakamla dan TNI AL, politisi PKS tersebut menghimbau, untuk menjaga wilayah perairan RI terutama di Natuna secara 24 jam penuh.

"Bagi saya, kepada bakamla, mungkin juga minta alutsista TNI AL, itu menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga. Kalau dijaga mereka tidak akan masuk.

Abdul Kharis meminta, Pemerintah RI harus tegas terhadap Tiongkok terkait klaim sepihak negeri tirai bambu tersebut terhadap perairan Natuna.

"Ketegasan indonesia itu karena kita punya dasar yg kuat yaitu, UNCLOS 1982. Kalau dilihat yurisprudensi yang lain yaitu, gagalnya Tiongkok mengklaim nine dash line dalam pengadilan arbitrase internasional oleh Filipina," jelasnya.

Hal tersebut menurut, Abdul Kharis dapat dijadikan dasar yang kuat apabila ada negara lain yang memasuki wilayah perairan RI secara ilegal.

"Ini saya rasa sudah jadi dasar yang kuat. Jadi yang paling penting, kalau ada yang nakal dan ingin masuk wilayah kita, harus kita jaga. Kita usir. Itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," imbuhnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah 5 ini mengaku, dirinya tidak sependapat apabila dikatakan Pemerintah RI tidak berani dengan Tiongkok lantaran banyaknya hutang Indonesia kepada negeri Paman Mao tersebut.

"Saya tidak melihat itu, karena Menlu dengan tegas membuat surat pemanggilan Dubes Tiongkok untuk RI. Hutang di sisi hutang, kita harus sikapi, kalau hutang urusannya dengan pembayaran, nah ini kan hutang yang belum jatuh tempo. Tapi urusan kedaulatan ini adalah harga diri dari bangsa indonesia," tegasnya.

Menurut Abdul Kharis, ke depannya Indonesia harus memperkuat armada penjaga pantai untuk menghalau siapa pun yang masuk ke wilayah perairan RI secara ilegal.

"Solusinya kita perkuat armada coast guard untuk mampau menghalau mereka," tandasnya.

Untuk itu dirinya, menyetujui penambahan anggaran pertahanan laut apabila hal tersebut diusulkan kepada Komisi I DPR RI.

"Jika diusulkan, kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa coast guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan dengan coast guard negara asing," tuturnya.

Abdul Kharis menambahkan, tantangan yang dihadapi aparat keamanan laut RI di Natuna saat ini sangat berat, lantaran yang dihadapi adalah kapal penjaga pantai, dan hal tersebut tidak boleh dihadapi oleh kapal-kapal perang TNI AL.

"Tapi kenyataannya, tantangannya sedemikian besar. Kalau kita menggunakan Angkatan Laut ya tidak boleh, karena permasalahannya ini coast guard. Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL, kita yg salah," pungkasnya. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top