LSM LIRA APRESIASI KPK OTT KOMISIONER KPU DIAWAL KERJA
0 Komentar 1282 pembaca

LSM LIRA APRESIASI KPK OTT KOMISIONER KPU DIAWAL KERJA

Hukum & Kriminal

Jakarta, MajalahPerwira — LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) sebagai penggiat anti korupsi memberi apresiasi kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan pengurus baru yang berhasil melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) salah satu Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Wahyu Setiawan bersama tiga orang lainnya. Prestasi bagus diawal kerja.

“LSM LIRA beri apresiasi kepada KPK dibawah Kepemimpinan Firli Bahuri yang melakukan OTT. Selama ini masyarakat merasa khawatir pemberantasan korupsi dengan kepengurusan baru akan lemah. Tapi diawal kerjanya KPK telah melakukan gebrakan bagus,” tegas Pendiri sekaligus Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal di Jakarta kepada media.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPK, Firli Bahari, bahwa KPK telah melakukan OTT salah satu Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bersama tiga orang lainnya. Wahyu Setiawan memiliki harta kekayaan yang mencolok senilai Rp. 12,8 Milyar sesuai laporannya.

LSM LIRA menilai bahwa di KPU merupakan salah satu lembaga yang layak diawasi oleh KPK karena patut diduga ada praktek-praktek suap yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan selaku salah satu Komisioner KPU. Praktek meloloskan partai politik ikut Pemilu yang tidak memenuhi kualifikasi merupakan praktek yang perlu dibongkar KPK.

Lebih jauh, lanjut pria yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu, LSM LIRA akan membantu KPK memberi informasi dugaan adanya berbagai praktek suap dan berbagai penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya di KPU Pusat, tapi juga di berbagai daerah.

Ditambahkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 200 lebih Propinsi dan Kabupaten Kota akan rawan dengan praktek suap. Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang juga besar. LSM LIRA menengarai ada praktek mafia di tubuh KPU yang memiliki jaringan dengan mantan-mantan pejabat KPU. Karena itu bisa dilihat ada Partai Politik yang tidak memiliki cabang diberbagai daerah bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

“Anda mau contoh mudah. Lihat Partai Politik yang lolos menjadi Peserta Pemilu 2014. Itu artinya mereka punya pengurus di daerah. Tapi faktanya setelah ikut Pemilu didaerah, kantor, pengurus dan yang mau jadi Calegpun tidak ada. Logika apa yang dipakai KPU dalam meloloskan jika tidak ada praktek penyalahgunaan wewenang,” tegas Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu sambil menambahkan KPK juga perlu awasi semua Komisioner KPU RI. MP-RED

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top