KOMISI III DPR RI MINTA KASUS NOVEL BASWEDAN DISELESAIKAN SECARA PROPORSIONAL
0 Komentar 1108 pembaca

KOMISI III DPR RI MINTA KASUS NOVEL BASWEDAN DISELESAIKAN SECARA PROPORSIONAL

Parlemen

Jakarta, MajalahPerwira - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta, kasus Novel Baswedan dapat disikapi dan diselesaikan secara proporsional.

Hal tersebut dikatakan Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/11/2019).

"Saya kira kasus Novel Baswedan selalu menarik perhatian masyarakat. Saya hanya ingin tekankan agar semua pihak ketika melihat kasus Novel ini proporsional saja," katanya.

Arsul menyebut, proporsional dalam arti jangan juga melihat sesuatu yang belum pasti yang secara faktualnya itu belum jelas, hanya berdasarkan kabar-kabar segala macam kemudian melangkah ke dalam suatu proses hukum termasuk melaporkan.

"Tetapi kan begini. Orang mau dilaporkan berapa kali pun kalau memang di situ tidak ada persoalan hukum, tidak ada rekayasa, dan sebagainya ya toh tidak akan bisa," sambungnya.

Sekjen PPP tersebut berkeyakinan, pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya.

Lebih lanjut, Arsul juga mengingatkan, semua pihak ingin semuanya disikapi secara proporsional.

"Ada kasus Novel yang kita duga disiram dengan air keras, itu harus diselidiki dan diusut tuntas oleh Kepolisian, tetapi ada juga kasus Novel yang di Bengkulu, itu karena bolak balik juga keluarga korban ke Komisi III, kita akan pertanyakan juga kepada Kejakgung bagaimana kelanjutan kasus itu," tuturnya.

Raker Perdana Komisi III Dengan Jakgung

Terkait rapat kerja (raker) perdana Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung (Jakgung), Arsul mengatakan, hari ini Komisi III melakukan rapat kerja pengawasan yang pertama kali untuk periode ini dengan Jaksa Agung dan jajarannya.

"Selain dihadiri oleh para pejabat utama Kejaksaan Agung (Kejakgung), juga oleh seluruh Kajati yang ada dari 34 propinsi," jelasnya.

Arsul mengungkapkan, karena merupakan rapat kerja pertama, yang disampaikan pada kami di Komisi III pada umumnya adalah identifikasi masalah.

"Masalah-masalah yang dihadapi oleh Kejakgung berdasarkan catatan Komisi III selama 5 tahun periode yang lalu, kita sampaikan," ujarnya.

Menurut Arsul, Komisi III akan menyoroti masalah-masalah tersebut.

"Termasuk temuan-temuan laporan hasil pemeriksaan BPK yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Kejakgung," tukasnya.

Arsul berharap, Kejakgung sebagai penegak hukum memiliki tingkat independensi dan imparsialitas yang tinggi.

"Di samping tentunya integritasnya sebagai penegak hukum, nah karena itu Komisi III menyuarakan bahwa Jakgung itu harus berjarak dengan semua kekuatan politik, tapi Jakgung dipersilahkan nantinya kalau ada dari lingkungan parpol yang melakukan pelanggaran hukum ya diproses saja sesuai dengan bukti dan fakta-faktanya," ucapnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membawahi bidang hukum, politisi PPP asal Jawa Tengah tersebut berharap, Jakgung periode 2019-2024 lebih baik dibandingkan para Jakgung sebelumnya.

"Kami dari Komisi III berharap, Jakgung periode ini lebih baik daripada Jakgung-Jakgung periode sebelumnya," harapnya. MP-RON

 

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top