MENKES: IURAN BPJS KESEHATAN PERLU DINAIKKAN
0 Komentar 1539 pembaca

MENKES: IURAN BPJS KESEHATAN PERLU DINAIKKAN

Kesehatan

Jakarta, MajalahPerwira - Menteri Kesehatan Dr Terawan Agus Putranto menyatakan, pemerintah harus iuran BPJS Kesehatan lantaran BPJS saat ini mengalami defisit anggaran kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Dr Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa malam (5/11/2019).

"Sekarang ada defisit BPJS yang begitu besar, yakni 32 triliun. Otomatis DJSN membuat perhitungan-perhitungan yanv matang untuk bagaimana supaya defisit itu bisa dikurangi sehingga RS bisa bernapas dululah, karena saat ini para RS juga mengalami kendala cash flow yang besar sekali dan itu harus dihidupkan dulu supaya sentra-sentra pelayanan bisa jalan untuk menaikkab iuran," katanya.

Menurut Dr Terawan, dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebetulnya pemerintah juga mengeluarkan cukup banyak dana.

"Harus diingat dengan menaikkan iuran, pemerintah juga mengeluarkan biaya yang besar sekali. Dari PBI saja itu sudah 9,7 triliun," ungkapnya.

Mantan dokter TNI AD tersebut mengingatkan, pemerintah tetap berpihak kepada orang miskin meskipun terpaksa menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Keberpihakan pemerintah terhadap orang yang kurang mampu tidak perlu diragukan. Kan PBI itu kan diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Orang miskin dan lain sebagainya tinggal diperbaiki datanya melalui Kemensos. Jadi intinya pemerintah benar-benar berpihak kepada orang miskin," tuturnya.

Masalah Stunting

Terkait masalah stunting, Dr Terawan mengatakan, masalah stunting adalah masalah yang harus dibahas bersama lintas kementerian supaya tidak tumpang tindih anggaran.

"Hal tersebut telah dikoordinasi oleh Menko PMK dan sudah disepakati. Hal itu merupakan visi Bapak Presiden di bidang kesehatan untuk bisa mengatasi masalah stunting sehingga ada di bawah standar WHO. Di bawah 20 persen," tegasnya.

Kewajiban Dokter Spesialis Ke Daerah

Ketika ditanyakan mengenai kewajiban para dokter spesialis untuk melayani di daerah, Dr Terawan berpendapat, berdasarkan keputusan MA, kewajiban melayani di daerah merupakan bentuk dari kerja paksa.

"Jadi yang wajib ke daerah oleh keputusan MA mengenai wajib kan dianggap kerja paksa. Inginnya dicabut tapi rohnya kan setiap dokter harus melayani," ujarnya.

Dr Terawan menilai, perlu dikaji program lain yang isinya tidak memaksa, namun mampu menggerakkan para dokter spesialis untuk melayani di daerah.

"Ya harus dibuat program lain yang isinya tidak memaksa, namun bisa mendorong para dokter spesialis itu mau melayani di daerah. Ada pendayagunaan para dokter spesialis, yang membuat mereka tertarik," tutupnya. MP-RON

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top