WAKETUM KSPSI JUSUF RIZAL: PELARANGAN BENTUK SERIKAT PEKERJA (SP) LANGGAR UU DAN HAM
0 Komentar 1624 pembaca

WAKETUM KSPSI JUSUF RIZAL: PELARANGAN BENTUK SERIKAT PEKERJA (SP) LANGGAR UU DAN HAM

Ketenagakerjaan

Jakarta, MajalahPerwira —- Wakil Ketua Umum Bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan) DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), HM. Jusuf Rizal menyesalkan bahwa masih ada perusahaan yang melarang pembentukan Serikat Pekerja dan Buruh di perusahaan. Pelarangan tersebut melanggar UU dan Hak Asazi Manusia (HAM).

“Sebagai pimpinan Serikat Pekerja dan Buruh, saya menyesalkan perusahaan yang melakukan pelarangan pembentukan Serikat Pekerja/Buruh. Itu sama dengan melecehkan dan melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Buruh, bahkan UUD 1945 Pasal 28 tentang hak konstitusi dan HAM,” tegas pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu kepada media di Jakarta.

Sebagaimana menurut informasi yang disampaikan Ketua DPD KSPSI Propinsi Banten, Dedi Sudarajat bahwa anak Perusahaan Gudang Garam yaitu PT. Surya Madistrindo di Tangerang, Banten melarang pembentukan Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Akibat inisiatif pembentukan Serikat pekerja (SP), 14 karyawannya dimutasi ke Papua dan Sulawesi.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal sesuai UU Nomor 21 Tahun 2000 pada Pasal 28 tentang Perlindungan Hak Berorganisasi jelas disebutkan, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh

Adapun pelanggaran dilakukan dengan cara : a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

“Terdapat dua sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran yaitu berupa sanksi administratif dan pidana berupa hukuman 1-5 tahun dan denda Rp.100-500 juta. Dalam hal pelarangan oleh PT. Surya Madistrindo membentuk Serikat pekerja dan memutasi 14 karyawan itu termasuk pelanggaran. Melanggar Pasal 106 tentang pembentukan bepartit,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketua Tim Relawan Pekerja Buruh KSPSI Jokowi-Amin.

Bentuk-bentuk sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan ijin. Adapun pelanggaran pidananya dilihat teknis yang merugikan pekerja dan buruh.

Melihat sikap dari manajemen anak Perusahaan Gudang Garam tersebut, harus ada perhatian dari pemerintah, agar jangan sampai kebijakan pelarangan menjadi kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Perhatian Presiden Jokowi-KH. Ma’ruf Amin yang tinggi untuk kesejahteraan Pekerja dan Buruh dihambat oleh perusahaan.

“Saya mendukung aksi demo DPD KSPSI Propinsi Banten sebagai perwujudan Bina, Lindung dan Sejahtera bagi pekerja anggota KSPSI. Namun diharapkan upaya mediasi dan menyelesaikan secara musyawarah juga diperlukan untuk win win solution bagi para pihak,” papar pria berdarah Madura-Batak itu. MP-RED

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top