DEDI SUDRAJAT: ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU REKOMENDASIKAN KENAIKAN UMK DI EMPAT KOTA DAN KABUPATEN
0 Komentar 1137 pembaca
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat

DEDI SUDRAJAT: ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU REKOMENDASIKAN KENAIKAN UMK DI EMPAT KOTA DAN KABUPATEN

Ketenagakerjaan

Tangerang, MajalahPerwira–  Aliansi Buruh Banten Bersatu menuntut, agar Gubernur Banten Wahidin Halim dapat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada empat kota dan kabupaten yang ada di daerah Banten pada 2020 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, bahwa  kenaikan UMK di empat kabupaten dan kota berdasarkan rekomendasi dari Aliansi Buruh Banten Bersatu berlandaskan pada survei pasar yang ada dan kebutuhan hidup layak.

“Kenaikan UMK kabupaten dan kota yang direkomendasikan oleh Aliansi Buruh Banten Bersatu yaitu, Kota Tangerang sebesar 4 juta 434 ribu rupiah, Kota Cilegon 4 juta 482 ribu rupiah dan Kota Tangsel 4 juta 297 ribu rupiah,” ujar Dedi di Areal Hotel Soul Marina, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Kamis (24/10/2019) siang.

Sementara itu, Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu, Galih Wawan Haryanto mengatakan, bahwa kenaikan UMP berdasarkan surat edaran Kemenaker tidak sesui dengan survei pasar.

“UMP yang ditetapkan melalui surat edaran itu tidak sesui dengan survei pasar dan kebutuhan hidup layak,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk dapat merekomendasikan kenaikan UMK pada empat kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten.

“Empat kota dan kabupaten yang saya maksud yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang,” terang Galih.

Menurut Galih, jika Gubernur Banten tidak dapat merekomendasikan apa yang menjadi kebutuhan buruh di Provinsi Banten, pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

“Jika Gubernur tidak dapat merekomendasikan apa yang menjadi keinginan buruh, kami akan  melakukan aksi demo besar-besaran,” tandas Galih.

Surat edaran Kementerian Ketenaga Kerjaan, terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020, yaitu sekitar 8,51 persen, dinilai tidak sesuai dengan survei pasar.

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemenaker) telah ditetapkan kenaikan UMP tahun 2020 sekitar 8,51 persen.

Dan penetapan tersebut akan dijadikan sebagai surat acuan Gubernur Banten, yang akan diedarkan kepada kepala daerah baik kota ataupun kabupaten yang ada di daerah Banten. MP-RED

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top