DATANGI KPK, AMPUH UNGKAP DUGAAN KASUS KORUPSI ZULKIFLI HASAN SAAT JADI MENHUT
0 Komentar 39 pembaca

DATANGI KPK, AMPUH UNGKAP DUGAAN KASUS KORUPSI ZULKIFLI HASAN SAAT JADI MENHUT

Hukum & Kriminal

Jakarta, MajalahPerwira.com -- Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan kasus-kasus korupsi Zulkifli Hasan sewaktu menjabat Menteri Kehutanan tahun 2009-2014.

“KPK harus berani lanjutkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009-2014,” kata Koordinator AMPUH, Moh. Dayat, saat ditemui Wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

Ketua Umum PAN itu, diduga terlibat dalam beberapa kasus suap terkait alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor tahun 2014.

“Dugaan keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus suap alih fungsi lahan hutan yang telah menjerat Gubernur Riau Annas Maamun dan Bupati Bogor Rachmat Yasin tahun 2014 bermula dari SK Menteri Kehutanan Nomor 673 tahun 2014 tertanggal 9 Agustus 2014,” sebut Dayat.

Menurutnya, untuk kasus di Riau, saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau, 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan memberikan SK Menhut tersebut kepada Gubernur Riau saat itu. Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulkifli juga mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

“Padahal berdasarkan kesaksian Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Ir Mashud R.M. Kemenhut saat itu menjelaskan seharusnya SK 673 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2014 tidak bisa direvisi karena sudah bersifat final,” imbuhnya.

“Anehnya, Zulkifli Hasan justeru memberikan peluang kepada Gubernur Riau untuk merevisi SK Menhut itu dengan memberikan waktu dua minggu untuk merevisinya. Dan hal inilah yang membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kasus di Riau telah menjerumuskan Gubernur Provinsi Riau saat itu, Annas Maamun, ke jeruji penjara terkait penyalahgunaan wewenang yang mengubah hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.

Begitu pula dengan kasus pengalihan lahan di Sentul, Bogor yang tadinya lahan hutan lindung lalu ingin dialihkan menjadi pemukiman mewah. Kasus ini juga mengantarkan Bupati Bogor Rachmat Yasin saat itu ke penjara. MP-BBG

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top