MR. KAN : MENGAPA POLITIK DI INDONESIA SERING GUNAKAN ISU SARA?
0 Komentar 105 pembaca

MR. KAN : MENGAPA POLITIK DI INDONESIA SERING GUNAKAN ISU SARA?

Opini

Jakarta, MajalahPerwira.com -- Di Indonesia setiap ada pemilihan kepala daerah sering kali menggunakan isu SARA atau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, khususnya RAS dan Agama. Banyak calon dipojokan karena Suku atau Etnis dan Agamanya yang berbeda.

Sebelum memberikan penjelasan lebih jauh atas persoalan dan pertanyaan di atas ini. Saya ingin menjelaskan terdahulu pengertian atau definisi dari politik yang menggunakan isu SARA atau sering disebut politik isu SARA. Berdasarkan hasil analisis saya, pengertian atau definisi politik Isu SARA adalah

Penyampaian suatu pandangan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi perasaan dan kejiwaan serta menciptakan ketakutan, memprovokatif dan mengadu domba ke berbagai lapisan masyarakat luas, agar kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat bertindak berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan atau SARA.

Berpolitik menggunakan isu SARA sering juga disebut Politik Identitas. Di era globalisasi politik isu SARA atau identitas seringkali melancarkan aksinya melalui media sosial dan/atau sosial media.

Faktor utama yang menyebabkan keefektifan politik Isu SARA atau Politik Identitas di Indonesia, dikarenakan besarnya kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam Suku, Agama, Ras dan Golongan. Sehingga dengan menggunakan politik Isu SARA atau Identitas dapat mendongkrak sekaligus mempertahankan nilai elektabilitas seseorang calon pemimpin dan/atau kepala daerah.

Berdasarkan pengamatan saya secara nalar hukum. Sesungguhnya pihak-pihak yang berpolitik menggunakan Isu SARA atau identitas dapat disebut sebagai "POLITISI BUSUK,” Mengapa? Karena sudah dapat dipastikan seseorang yang berpolitik menggunakan Isu SARA atau Identitas untuk memojokan dan/atau menyerang lawannya adalah orang yang tidak mengerti dan tidak paham akan nilai-nilai Pancasila, yang artinya orang tersebut tidak mengutamakan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Hak Asasi Manusia, Persatuan dan Kesatuan atau Kebhinnekaan, Asas Demokrasi dan keadilan Sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengapa politik Isu SARA atau Identitas dapat efektif untuk mempertahakan dan mendongkrak nilai elektabilitas seseorang calon pemimpin dan/atau kepala daerah? Karena politik Isu SARA atau Identitas dapat dan mampu mempengaruhi perasaan orang banyak. Jika perasaan seseorang sudah terpengaruhi, maka kemungkinan besar jiwanya pun akan terpengaruhi. Sehingga atas pengaruh tersebut seringkali tampak menghilangkan kecerdasan dan hati nurani yang bijak seseorang.

Dimana perlu kita ketahui dan sadari, bahwa berpolitik menggunakan Isu SARA atau Identitas dapat merusak asas demokrasi, melahirkan kelompok-kelompok radikalisme yang bersikap Intoleransi, diskriminasi dan berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan antara sesama bangsa Indonesia dan juga yang jelas pasti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung politik Isu SARA atau identitas juga akan menanamkan perbedaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian politik Isu SARA atau Identitas selain sifatnya berunsur "Provokatif" juga bersifat unsur "Mengadu Domba". Dengan cara mengadu domba bertujuan untuk menarik simpati massal dan/atau untuk mendulang jumlah suara "Mayority" Oleh sebab itulah, pada umumnya politik Isu SARA atau Identitas selalu dibungkus khusus dengan Agama, Suku atau etnis dan berbagai macam berita hoax atau kebohongan.

Seperti contoh pada tanggal 21 Juli 2017 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tiga (3) orang pelaku yang tergabung dalam kelompok Saracen dan pada tanggal 26 February 2018 menangkap empat (4) orang yang tergabung dalam kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Penangkapan dilakukan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian alias hate speech melalui media sosial. Bayangkan para politisi busuk dalam menjalan politik menggunakan isu SARA atau identitas sampai membentuk kejahatan yang berkelompok.

Di samping itu politik Isu SARA atau Identitas juga sangat merusak sistem dan tujuan politik yang sesungguhnya, karena cermin politik isu SARA atau identitas lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Sedangkan sistem dan tujuan politik yang sesungguhnya adalah untuk mempengaruhi orang banyak agar turut serta dalam dukungan untuk melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, mewujudkan dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin, yang adil dan merata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya harus jauh lebih mementingkan kepentingan umum dibadingkan kepentingan pribadi dan kelompok, serta mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Saran dari saya, agar dapat secara maksimal mencegah dan memberantas politik Isu SARA atau Identitas, maka pemerintah harus lebih terbuka atau transparan. Khususnya lembaga Legislatif harus merancang aturan hukum yang lebih berat sanksinya untuk menjerat para pelaku "Politisi Busuk" yang masih menggunakan politik Isu SARA atau Identitas. Untuk lembaga Yudikatif, Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU beserta Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI harus lebih tegas untuk menertibkan dan/atau memberantas politik Isu SARA atau Identitas, tidak boleh adanya praktik hukum pilih kasih baik di pihak petahana maupun oposisi-oposisi.

Kemudian melalui "Pendidikan Nasional," pemerintah harus terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk terus mengimplementasikan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di setiap kalangan pendidikan.

Mengenai aturan hukum terbaru saat ini yang berlaku untuk mencegah dan menjerat pelaku yang menyebarkan isu SARA yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lewat media sosial dan/atau sosial media adalah berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Berikut bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.”

Sedangkan aturan hukum yang lama dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” dan/atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis” kemudian diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian dan/atau penghinaan terhadap golongan agama berdasarkan pasal 156, pasal 156 a dan pasal 157.Sanksi ancaman hukuman pidana ada beberapa macam, tergantung pasal yang digunakan. Pada intinya tertuang kedalam pasal 16 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Mr.Kan, Pengamat Hukum dan Politik

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top