PENGACARA: KASUS HUKUM KADES BOJONG KONENG VS SENTUL CITY BANYAK KEGANJILAN
0 Komentar 129 pembaca

PENGACARA: KASUS HUKUM KADES BOJONG KONENG VS SENTUL CITY BANYAK KEGANJILAN

Hukum & Kriminal

Cibinong, MajalahPerwira.com -- Advokat Doddy Harrybowo, SH., MH, menilai dalam perkara kades Bojong Koneng Agus Samsudin (AS) sangat banyak keganjilan. Diantaranya adalah tentang riwayat dan pemilik asal yang berbeda perolehannya antara Pelapor dan tersangka Nurdin.

“Dengan kata lain error in obyekto. Bahwa bukti yg diajukan pelapor daluarsa karena diketahui oleh pelapor diduga adanya tindak pidana pada tahun 2014 dan baru dibuat LP nomer LP/B/1139/IX/2016/JBR/Res.Bgr tgl. 6 sept 2016 dengan merujuk pasal 74 KUHP,” ujar kuasa hukum Agus Samsudin (AS) kepada wartawan.

Doddy mengatakan, pihaknya banyak memiliki bukti yang meringankan. Saat ini sedang disiapkan oleh rekan kuasa hukum . “Bukti nti menyusul bang, lg disiapkan oleh rekan saya....Tks,” kata Doddy.

Terkait surat Bupati Bogor, Doddy menegaskan, bahwa siapapun boleh mengajukan dan menjaminkan dirinya selama ada hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan terdakwa. Dalam hal ini Bupati Bogor sebagai pimpinan struktural dari kades.

“Surat bupati ini tentu bukan berniat untuk intervensi. Jika berniat intervensi cukup by phone hubungi Majelis Hakim,” jelasnya.

Ada beberapa poin dalam surat permohonan penangguhan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini Bupati Bogor, salah satu poinnya yakni, demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Bogor meminta terdakwa Agus ditangguhkan penahanannya.

Sebagaimana diberitakan, dalam sidang lanjutan kasus lahan di Bojong Koneng dengan terdakwa  AS di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cibinong, mendengarkan eksepsi atau sanggahan dari pihak terdakwa. Selain AS, adalah Nurdin dan Suma yang dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tira SH, MH, kades AS diduga telah mengeluarkan surat terkait kepemilikan tanah atas nama Nurdin. Sementara Nurdin mengklaim bahwa tanah seluas 2000 meter persegi itu merupakan harta waris peninggalan ayahnya, Haji Anwar.

Namun, dari pengakuan AS, waktu ttd riwayat tanah dan permohonan sertifikat dirinya tidak mengetahui bahwa tanah tsb sudah HGB.

Ia mengetahui setelah masuk nya berkas ke BPN dan diakukan pengukuran. Menurut pengecekan Suma bahwa perbaikan persil sudah sesuai dengan lokasi dan peta persil karena lokasi persil 1 dikanan jalan dan persil 2 b dikiri jalan.

Sementara, menurut keterangan H Nurdin, H Anwar selaku orang tua nya membeli tanah dari Mayati Saerin c 493, dan perbaikan administrasi udah sesuai dengan PP no 72 th 2004.

Untuk penertiban administrasi yang baik, seharusnya ada uji materil dari SPH2 Sentul City, dan pengecekan bidang lokasi mana milik H Nurdin dan mana yg milik Kosasih Janin.

Sedangkan kades tidak pernah menerima uang dari pernomoran sertifikat yang diajukan pihak pembeli tanah. “Jadi ini tuduhan terhadap kades sangat kabur,” tegasnya.

Sidang eksepsi yang berjalan kurang lebih satu jam itu ditutup dan akan dilanjutkan pada 13 September 2018 mendatang. MP-AZA

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top