K-Sarbumusi NU Lancarkan Kritik Terhadap Permenaker RI No.06/2016
0 Komentar 144 pembaca

K-Sarbumusi NU Lancarkan Kritik Terhadap Permenaker RI No.06/2016

Ketenagakerjaan

Jakarta, majalahperwira.com - Betangkat dari pengertian pemberi kerja sebagaimana pasal 1 angka 4 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, DPP K-Sarbumusi NU menggelar diskusi dengan tema "THR untuk Pekerja di Perusahaan dan atau di Luar Perusahaan".

Hadir pada kesempatan diskusi pada, Minggu (18/6) kali ini Drs. HM. Syaiful Bahri Ansori.MP Presiden K-Sarbumusi NU, Eko Darwanto Sekjend K-Sarbumusi NU beserta jajarannya, Idris Sekjend SPSI-LEM, dan Sutrisno Uloli Sekretaris Serikat Pekerja Holcim Indonesia.

Saiful Bahri mengungkapkan jika Sarbumusi sering memunculkan isu-isu perburuhan yang berbeda dengan serikat pekerja/buruh lainnya mengingat masih banyaknya isu-isu yang substatif yang belum terangkat, seperti mendorong perubahan-perubahan pasal-pasal yang ada dalam UU maupun permenaker yang memberatkan kaum pekerja/buruh, semisal pekerja sektor informal.

"Kenapa sarbumusi ingin melakukan perubahan-perubahan dalam undang-undang mauoun peraturan-aturan?. Karena adanya hal-hal yang secara substasial belum menyentuh hal-hal yang krusial. Seperti misalnya pekerja sektor informal yang belum punya payung hukum untuk mendapatkan THR," ungkap Saiful.

Ia berharap kepada Menteri Tenagakerja RI agar segera merevisi Permenaker No.06/2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh. Menurutnya Permenaker tersebut harus mengcover pekerja/buruh diluar perusahaan sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama DPP K-Sarbumusi NU menyampaikan tuntutan lainnya seperti, mendesak para pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada seluruh buruhnya yang aktif maupun yang sedang dalam menjalani proses perselisihan termasuk juga seluruh pekerja kontrak dan pekerja alih daya (outsorching). Tuntutan berikutnya adalah mengutuk dan mengecam keras kepada pengusaha yang mengabaikan, menghindari dan sengaja tidak memberikan hak atas THR Keagamaan kepada pekerja dengan berbagaimacam alasan, serta mendesak Pemerintah dan Kemenaker RI untuk memperkuat pengawasan dan konsisten serta bertindak tegas terhadap para pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruhnya.

Author

Indra Lesmana
Profil Indra Lesmana

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top