Dirugikan PP 24 Tahun 2015, Petani Kelapa Sawit Gugat Presiden Jokowi
0 Komentar 1383 pembaca
Petani Kelapa Sawit

Dirugikan PP 24 Tahun 2015, Petani Kelapa Sawit Gugat Presiden Jokowi

Ekonomi & Bisnis

Jakarta, MajalahPerwira.com. Asosiasi Petani/Plasma Kelapa Sawit (APPKS) menyatakan bahwa Presiden Widodo telah melakukan pelanggaran administratif terkait penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015 sebagai pengaturan dari pasal 93 Ayat 4 UU 39/2014 tentang Perkebunan.

“Dalam PP 24 tersebut, memperbolehkan dana pungutan sawit digunakan untuk menyubsidi biodiesel.  Kenyataannya, pemerintah mempersulit petani sawit,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat APPKSI, MA, Muhammadiyah dalam keterangannya, ditulis Senin (28/11/2016).

PP 24 ini, katanya, bukti tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya.  Karena telah menabrak UU serta berdampak merugikan petani dan memperkaya konglomerat sawit, produsen biodisel, yang juga memiliki kebun dan pabrik kelapa sawit.

Padahal, penghimpunan dana perkebunan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit itu disumbangkan dari tandan buah segar petani yang diolah menjadi CPO untuk diekspor. Pungutan ekspor CPO yang dijadikan penghimpunan dana perkebunan jelas akan membuat kehidupan ekonomi petani sawit kian menurun.

“Bagaimana pemerintah bisa dipercaya, omong kosong petani sawit untuk program raplanting. Yang ada petani sawit jika ingin ajukan pinjaman untuk replanting dikenakan bunga hingga 12.5 persen.  Lalu dimana subsidi untuk petani,” tandasnya.

Menurutnya, Pungutan Ekspor CPO berdampak  harga TBS Petani turun juga makin babak belur dengan ongkos angkut ke pabrik yang naik hingga 30 persen.

Kondiisi ini akibat infrastruktur buruk yang tak kunjung dibangun pemerintah Joko Widodo serta harga onderdil mobil yang melonjak hingga 37.3 persen di daerah perkebunan sawit akibat kurs dolar yang terus meroket.

"Pengunaan dana dari BPDP untuk biodiesel juga sebagai bentuk korupsi pemerintahan Joko Widodo dalam bentuk korupsi kertas putih atau korupsi administratif," katanya.

Maka, lanjutnya, APPKSI sudah mengajukan Uji Materi PP 24 tahun 2015 di Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 November 2015, atas nama penggugat Hermansyah Cs, petani sawit dan tergugat Presiden Joko Widodo.

"Karena itu Assosiasi Petani Plasma Sawit Indonesia yang sudah dirugikan atas keluarnya PP 24 tahun 2015 berharap hakim,” pungkasnya.

Author

Adm
Profil Adm

Alamat Redaksi Majalah Perwira
Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet - Jakarta Selatan
No. Telpon: 021-83792566/67
Email : redaksi@majalahperwira.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top